In early 2025, Indonesian authorities introduced a controversial approach to juvenile delinquency by placing so-called ‘troublesome’ youth into military boot camps for six months of intensive discipline and character education (The Jakarta Post, 2025a, 2025b). Spearheaded by West Java Governor Dedi Mulyadi and supported by the Indonesian National Armed Forces (TNI), the programme targets adolescents engaged in school absenteeism, physical altercations, or other risky behaviours (The Jakarta Post, 2025a, 2025b). Children are removed from their homes and schooling and placed into military barracks designed to enforce obedience and personal responsibility through a regimented routine (The Jakarta Post, 2025a, 2025b). By mid-2025, more than 270 students had been enrolled, and the programme’s scope was, at the time, planned to include adults deemed socially disruptive (France-Presse, 2025; Tempo, 2025). read more

oleh: Diana Setiyawati, PhD, Psikolog (Kepala CPMH Fakultas Psikologi UGM, mitra penelitian Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat (YKIS))

Hari ini, dunia merayakan Hari Kesehatan Jiwa se Dunia, 10 Oktober 2021. Tema yang diangkat oleh World Federation for Mental Health adalah ‘Mental Health in an Unequal World’ (Kesehatan Jiwa di tengah dunia yang tidak setara).

Lalu apa kabar dengan Kesehatan jiwa Indonesia?

Belum usai kita menata fondasi sistem kesehatan jiwa kita, pandemi melanda…

Pandemi membawa masalah pendidikan, masalah kemiskinan, dan juga mengakibatkan banyak anak-anak yang kehilangan ayah-ibunya. Dampak psikisnya mungkin belum terlihat sangat signifikan saat ini, meski tekanannya sangat terasa nyata. Namun perubahan pola asuh karena perubahan konstelasi keluarga atau perubahan ekonomi keluarga, sangat berpotensi membawa dampak psikis jangka panjang. Para ahli perkembangan juga memprediksikan bahwa anak-anak dan remaja akan mengalami ‘the longest and the darkest effect of pandemic’ yang harus diantisipasi dan dikelola.

Siapkah sistem kesehatan jiwa kita?

Diperlukan pemetaan komprehensif tentang kondisi sistem kesehatan jiwa Bangsa, untuk rekomendasi prioritas pembangunan yang lebih tepat.

Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat (YKIS) bersama Centre for Public Mental Health (CPMH) Fakultas Psikologi UGM, dengan support dari UNICEF, membantu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk memetakan kondisi sistem kesehatan jiwa Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi prioritas pembangunan.  Penelitian masih berjalan, bekerjasama dengan Dinkes-Dinkes Kabupaten/Kota se-Indonesia. Beberapa hal yang dapat kita simpulkan dengan data sementara yang terkumpul, akan kita ceritakan di bawah ini.

 

Di negeri ini, ada faktor-faktor yang secara umum dapat memperbesar resiko pengembangan gangguan jiwa, antara lain: kemiskinan dan pendidikan yang rendah, atau lebih tepatnya literasi kesehatan jiwa yang rendah. Hal ini erat berhubungan atau dapat mengakibatkan pola asuh orang tua yang tidak berorientasi pada kesejahteraan psikis anak.  Kekerasan terhadap anak di rumah, menjadi salah satu resiko besar. Kekerasan antar remaja dan bullying di sekolah juga merupakan faktor resiko lainnya. Kemudian semua hal itu dapat berhubungan atau meninggikan resiko bunuh diri.

 

Lalu seperti apa wajah sistem Kesehatan jiwa di berbagai wilayah Indonesia?

Kesenjangan masih cukup kentara dalam literasi kesehatan mental antar orang-orang yang bergerak di sistem kesehatan di berbagai wilayah Indonesia. Aturan dan distribusi bantuan terkait dukungan untuk tenaga kesehatan jiwa belum merata. Baik berupa pendanaan maupun fasilitas/infrastruktur (termasuk pemerataan RSJ).

Akses bantuan ke Puskesmas terdekat bagi masyarakat, terkadang masih sulit dan mahal di beberapa wilayah di Indonesia. Begitupun, belum semua Puskesmas di wilayah Indonesia memiliki pelayanan kesehatan jiwa karena minimnya SDM yang terlatih dan kompeten dalam kesehatan jiwa.

Di sisi lain, pemasungan masih terjadi.  Mengapa?

Keluarga dan komunitas tidak memahami deteksi dini. Keluarga dan komunitas juga tidak memahami managemen ODGJ (Orang dengan gangguan jiwa) pasca treatmen rumah sakit. Di sisi lain, tidak kuatnya keluarga menjalani treatment, sulitnya akses pelayanan kesehatan jiwa dan stigma untuk ODGJ dan keluarga menambah faktor resiko pemasungan.

Secara umum ada kondisi yang tidak setara di Indonesia. Ketidak setaraan terlihat dalam pemenuhan SDM antar Puskesmas se Indonesia. Terdapat Kabupaten dengan 35 psikolog klinis bekerja di seluruh Puskesmasnya yang berjumlah 25. Memiliki SDM yang bertanggung jawab khusus dengan program Kesehatan jiwa, sehingga bervariasi pendekatan promosi, prevensi, kurasi dan rehabilitasi Kesehatan jiwanya. Sementara di wilayah Indonesia yang lain, ada Kabupaten yang memiliki 11 Puskesmas, namun hanya 1 orang dokter umum yang pernah mendapatkan training Kesehatan jiwa, bertanggung jawab terhadap program kesehatan jiwa Bersama seabreag beban kerja di bidang kesehatan lainnya. Akibatnya, ada daerah tertentu dengan kondisi ekstrim tinggi: Promosi kesehatan jiwa sampai ke legislasi, literasi kesehatan jiwa yg tinggi, serta ranah program kesehatan jiwa yang variatif (keluarga, sekolah, komunitas). Namun masih banyak daerah dengan faktor resiko tinggi, tetapi belum memiliki program dan pelayanan dasar Kesehatan jiwa yang memadai.

 

Masih banyak PR yang harus kita lakukan bersama untuk membuat kondisi Indonesia setara di semua wilayah. Terwujudnya sistem kesehatan jiwa komprehensif, antara lain menuntut kondisi seperti:

Terpenuhinya SDM kesehatan jiwa

Sistem rujukan yang terjalin rapi antar potensi masyarakat dan sistem kesehatan

Orientasi program dari promosi, prevensi, kurasi dan rehabilitasi

Pendekatan dalam sistem harus sepanjang rentang kehidupan, bekerjasama dengan semua sektor masayrakat, seperti sekolah, organisasi kerja dan elemen masyarakat lain tempat nadi kehidupan masyarakat berjalan.

Pendekatan program harus mikro dan makro. Mikro berarti penguatan individu dan keluarga, makro berarti penguatan masyarakat hingga elemen pemerintah.

read more

Pola asuh orangtua zaman dulu dan sekarang tentu perlu mengalami perubahan. Namun faktanya, orangtua seringkali merasa kesulitan terlebih dalam melakukan pengasuhan digital terhadap anak. Salah satunya karena perbedaan generasi dan adaptasi media digital. Pada umumnya, orangtua termasuk dalam generasi imigran digital yaitu tumbuh sebelum lahirnya media digital. Sedangkan anak merupakan generasi digital atau bahkan native digital yaitu generasi yang lahir ketika media digital sudah ada.

 

Karakteristik Generasi Digital

Hal ini dibahas dalam kuliah online Center for Public Mental Health (CPMH) Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Senin (26/4/2021). Ada beberapa contoh karakteristik dari generasi digital, yaitu:

1. Aktif dalam mengemukakan identitas diri
2. Memiliki wawasan yang luas
3. Menyukai kebebasan
4. Ingin memiliki kontrol
5. Bergantung terhadap teknologi
6. Menikmati lingkungan online
7. Memiliki kemampuan adaptasi teknologi yang baru
8. Kemampuan multitasking

“Dengan mengetahui karakteristik masing-masing generasi digital khususnya digital native harapannya tenaga pendidik dan orangtua dapat memahami. Sehingga dapat menentukan cara yang sesuai untuk mengarahkan anak,” terang Psikolog CPMH Fakultas Psikologi, Wirdatul Anisa seperti dikutip dari laman UGM, Selasa (27/4/2021).

Psikolog CPMH lainnya, Nurul Kusuma mengungkapkan, pengasuhan digital adalah bagaimana orangtua mendampingi anak. Sehingga bisa memaksimalkan manfaat dari lingkungan digital dan meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan. “Artinya, bukan selalu ada secara fisik disamping anak ketika anak sedang berinteraksi dengan media digital. Namun secara keseluruhan dari mulai edukasi awal mengenai media digital hingga evaluasi penggunaan media digital,” terang Nurul.

 

Tahapan Pengasuhan Media Digital read more

Baru-baru ini jagat maya dihebohkan oleh video beberapa orang marah karena diminta putar balik oleh petugas. Beberapa orang tersebut bahkan tetap meluapkan kemarahannya meski kamera menyorot aksi mereka. Luapan kemarahan ini menurut Psikolog UGM Diana Setiyawati terjadi karena saat ini mereka tengah berada pada fase kekecewaan. “Kondisi ini secara umum disebut fase kekecewaan dalam respon psikologis bencana. Penuh dengan kekecewaan dan tanda tanya kapan pandemi akan berakhir,” urai Diana seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (19/5/2021).

Dosen sekaligus Peneliti Center dor Public Mental Health (CPMH) Fakultas Psikologi UGM ini menambahkan, adanya pembatasan mobilitas termasuk larangan mudik dan penyekatan di setiap perbatasan wilayah menjadikan ruang gerak manusia sebagai mahkluk sosial untuk terhubung secara langsung semakin terbatas. “Bagi sebagian orang bisa beradaptasi melakukan komunikasi dan terhubung secara digital, tetapi ada banyak orang yang tidak bisa melakukan atau beradaptasi dengan cara tersebut. Misalnya ayah ibu di kampung, entitas sosial di kampung halaman,” ungkap Diana.

Apalagi larangan mudik ini sudah diberlakukan selama dua tahun berturut-turut. Padahal banyak masyarakat memiliki keinginan yang kuat untuk bertemu keluarga dengan cara mudik. “Kondisi ini bisa dipahami jika menjadikan masyarakat mudah marah karena ini menyakitkan bagi mereka. Psikologis masyarakat sudah lelah terhadap pandemi dan hasrat untuk terhubung menjadi sangat besar,” paparnya.

 

Fase dalam Respon Psikologi Bencana

Diana menjelaskan, terdapat beberapa fase dalam respon psikologi bencana, antara lain:

1. Predisaster, yaitu situasi normal belum terjadi bencana.
2. Impact atau inventory, yakni saat bencana terjadi mosi yang muncul adalah kebingungan, ketakutan, kehilangan, kemudian merasa bertanggungjawab untuk melakukan sesuatu yang lebih.
3. Fase heroik, di mana orang rasa terpanggil melakukan aksi heroik untuk membantu dan menyelamatkan orang lain.
4. Fase honeymoon, biasanya terjadi sekitar 3 bulan awal bencana dengan harapan tinggi untuk segera pulih dari bencana.
5. Fase disillusionment, yakni setelah bencana berlangsung beberapa saat orang merasakan kekecewaan karena pandemi yang tidak selesai-selesai dan merasa kecewa akan kondisi yang ada. Fase kekecewaan ini, lanjut Diana, akan mudah mengalami naik turun. Kondisi ini bisa terjadi jika ada situasi pemicu, salah satunya seperti larangan tidak boleh mudik.
6. Fase rekonstruksi. Diana berharap masyarakat Indonesia bisa segera memasuki fase ini dengan situasi pandemi yang terkendali.

 

Mengatasi Kecewa Bukan Hal Mudah read more

Tidak hanya dapat dialami oleh orang dewasa, gangguan mental juga dapat menimpa anak-anak dan remaja. Data dari WHO membuktikan bahwa gangguan mental bisa terbentuk bahkan sebelum individu menginjak usia 14 tahun, dan akan terus berkembang hingga dewasa apabila tidak ditangani sejak dini (Perkasa, 2020). Hal tersebut juga menjelaskan alasan dibalik tingginya lonjakan angka gangguan mental yang dialami individu dalam rentang usia 20-an yang termasuk dalam kategori dewasa muda (Maharrani, 2019). 

Melihat data diatas, beberapa penelitian  juga menunjukkan hasil serupa yang mengindikasikan bahwa stres merupakan salah satu gangguan jiwa yang paling umum bahkan dapat dirasakan siapa saja (Banerjee & Chatterjee, 2016), tanpa memperhatikan jenis kelamin, umur, maupun perkembangan individu tersebut. Stres dan gangguan mental lainnya juga dapat dirasakan oleh siswa yang masih duduk di bangku sekolah, apabila beban yang mereka bawa lebih besar dibanding kapasitas mereka untuk menopang beban tersebut. Berbagai kasus di lapangan menunjukkan bahwa beban akademik telah terbukti menjadi salah satu faktor yang berpotensi untuk mengganggu kesehatan mental siswa sekolah. Untuk itu, sangat penting agar sekolah dapat menerapkan kebijakan yang menjaga tidak hanya kesejahteraan lahir dan batin para siswa, namun juga komponen-komponen pendidikan lainnya. 

 

Mengenal Sekolah Sejahtera 

School-based mental health services read more

Tim Sekolah Sejahtera di Sekolah Islam Terpadu (SIT) Luqman Al Hakim Internasional (LHI) menyadari bahwa investasi untuk mewujudkan generasi pemimpin masa depan bangsa ini dimulai semenjak pendidikan usia dini. Maka, sekolah menjadi salah satu lembaga untuk bersinergi dengan orang tua dalam mewujudkan hal tersebut.

Menurut penelitian, di setiap komunitas selalu ada anak-anak yang perlu dukungan secara psikologis. Anak-anak memiliki faktor risiko dan faktor protektif terhadap masalah-masalah kehidupan yang menyebabkan gangguan mental. Sekolah Sejahtera berperan sebagai faktor protektif ketika anak-anak menghadapi masalah kehidupan, seperti diantaranya perubahan keluarga, perceraian, bencana, dan lain-lain. “Sekolah Sejahtera” merupakan komunitas sekolah yang menjaga anak-anak untuk tetap sehat jiwa dan raga, serta merupakan sebuah komunitas dimana para guru, karyawan, siswa, dan orang tua saling mendukung, saling memberi apresiasi positif, dan saling memotivasi. Sehingga, anak-anak bisa tumbuh optimal, mengenali potensi-potensinya, hari-harinya produktif, tangguh dan mampu berkontribusi positif untuk komunitas. Berikut beberapa hal yang diusahakan Sekolah Islam Terpadu LHI (SD dan SMP) untuk kesehatan mental siswa-siswinya.

 

=&0=&

Seluruh warga sekolah memahami bahwa filosofi pendidikan di SMPIT LHI sesuai dengan logo sekolah yaitu pohon berbuah bintang. Ibarat sebuah pohon, siswa adalah biji yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa dengan potensi untuk tumbuh sesuai dengan ragam keunikan masing-masing. Maka, tugas warga sekolah adalah bagaimana menciptakan lingkungan untuk mendukung tumbuhnya biji tersebut menjadi pohon yang sempurna dan berbuah lebat serta bermanfaat untuk sekitar. Harapannya, seluruh warga sekolah dapat memahami filosofis ini dan para pengajar menjadikan cara pandang ini dalam mendidik para siswa-siswinya.

 

=&1=&

Sekolah mempunyai kebijakan perilaku dan disiplin (discipline policy) yang tertuang dalam school guide, panduan untuk guru, orang tua, dan siswa. Tujuan diadakannya kebijakan perilaku dan disiplin adalah mengupayakan agar setiap komunitas sekolah merasa dihargai dan dihormati sehingga setiap orang merasa aman, nyaman dan dapat diperlakukan secara adil dan baik.

Salah satu program sekolah untuk mendukung hal tersebut adalah adanya kampanye “Anti Bullying” (Tolak Perundungan). Tujuan diterapkannya program ini adalah agar semua warga sekolah mengetahui dan mengenal apa itu mentally-bully (perundungan psikologis) maupun physical-bully (perundungan fisik). Harapannya, warga sekolah memahami mengapa hal tersebut tidak diperbolehkan untuk dilakukan dan konsekuensi-konsekuensi apa yang akan diperoleh jika melakukan hal-hal baik maupun buruk (pada konteks ini, bullying atau perundungan).

 

=&2=&

Warga sekolah mengapresiasi dan memberikan penghargaan untuk perilaku siswa yang baik dengan berbagai cara. Salah satu cara menghargai kebaikan siswa adalah dengan bintang pekanan atau star of the week. Penghargaan ini diumumkan kepada siswa di setiap hari senin ketika upacara bendera. Setiap seorang siswa dari perwakilan kelas mampu menunjukkan hal-hal positif, meski kecil sekalipun, dan dapat menjadi contoh untuk siswa lain pada pekan tersebut, maka siswa yang bersangkutan akan diberi penghargaan star of the week.

 

=&3=&

Budaya class meeting, yaitu musyawarah kelas untuk menajamkan kepekaan anak terhadap   lingkungan sekitar dan sosial. Bertujuan pula agar anak mampu menghormati orang lain dan membangun kemampuan penyelesaian masalah.

 

=&4=&

Dengan adanya dedicated teacher bimbingan konseling dan tenaga profesional, serta psikolog sekolah, BK SIT LHI bertujuan untuk memberikan pelayanan konseling terbaik dan profesional kepada siswa, guru, dan orang tua. Program-program BK yang diterapkan antara lain: cluster gejala psikologis semua kelas di tiap tingkatan, asesmen kebutuhan siswa, intervensi permasalahan psikologis, program pemantauan buku Incident Report (Laporan Kejadian), kolaborasi dengan guru kelas untuk penanaman pembiasaan positif di sekolah, home visit (kunjungan ke rumah), serta sistem rujukan kepada psikolog maupun psikiater yang direkomendasikan. Tim BK mempunyai alur penanganan siswa yang jelas sesuai level kompleksitas masalah.

 

=&5=&

Program ini rutin dilakukan di awal tahun ajaran selama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Program yang dilakukan bertujuan untuk mempersaudarakan siswa baru dengan kakak tingkatnya. Umumnya, satu siswa baru bisa mempunyai dua sampai tiga saudara dari kakak tingkat. Tugas para kakak adalah memandu, membantu, dan memastikan siswa baru mendapat pelayanan yang baik dan membantu mengenalkan lingkungan sekolah dengan lebih cepat dan tanpa rasa takut maupun cemas. Hal ini dilakukan juga walaupun tidak di jam-jam formal seperti jam makan siang, istirahat, kegiatan keluar sekolah. Program mempersaudarakan juga dilakukan sesuai kebutuhan, tidak hanya pada periode MPLS.

 

=&6=&=&7=&

Supervisor adalah guru yang bertugas untuk memastikan siswa melakukan segala sesuatu dengan aman selama jam-jam tertentu. Supervisor menangani langsung kecelakaan, juga insiden yang terjadi baik mental maupun fisik dan memberi nasihat. Supervisor berhak memberikan “time out” kepada siswa jika siswa tidak mau diajak kerjasama dan memberikan catatan yang akan disampaikan ke wali kelas atau guru BK.

 

=&8=&

Siswa belajar tidak hanya berupa transfer ilmu pengetahuan tetapi juga lebih banyak mengasah skill dan karakter dengan pembelajaran kontekstual berbasis proyek. Program-program di luar kelas maupun di luar sekolah banyak dilakukan dengan siswa mengalami secara langsung. Pembelajaran dan program sekolah mengakomodir minat dan bakat siswa.

 

=&9=&

=&0=&

Gangguan jiwa adalah sebuah disabilitas dan beban yang harus dipikul oleh penderita dan keluarganya. Beban tersebut cukup berat, bahkan bisa membuat keadaan ekonomi sebuah keluarga mengalami penurunan. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa bila sebuah keluarga tidak lagi sanggup menanggung beban tersebut, penderita gangguan jiwa akan dipasung atau dilepas menjadi gelandangan psikotik. Oleh karena itu, diperlukan kehadiran negara dan dukungan masyarakat agar beban tersebut tidak hanya ditanggung oleh seorang penderita gangguan jiwa dan keluarganya. Kehadiran negara sangat diperlukan, namun peran negara yang terbatas dirasa tidak cukup, maka masyarakat juga perlu ikut turun tangan. Masyarakat perlu ikut berperan dan bekerjasama dengan pemerintah dan keluarga penderita. Dengan dasar pemikiran itulah, Tirto Jiwo didirikan.

 

=&2=&

Dalam mendukung proses pemulihan dari gangguan jiwa, Tirto jiwo memakai pendekatan medis, psikososial dan spiritual. Pendekatan medis dilaksanakan oleh psikiater dan tim dari Rumah Sakit Umum Daerah Tjitro Wardojo dan Rumah sakit Islam Purworejo. Biaya untuk pelayanan medis ini ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo. Perihal pembiayaan ini, dukungan dari BPJS Kesehatan sangat terbatas karena berbagai alasan. Hal ini penting untuk disampaikan karena komponen biaya pelayanan medis memegang porsi yang cukup besar. 

Pelayanan yang dilakukan langsung oleh Tirto Jiwo bersifat psikososial dan edukasi serta dukungan pelayanan spiritual. Pelayanan tersebut diberikan untuk melengkapi pelayanan medis. Berdasarkan pengamatan dan berbagai temuan ilmiah, pelayanan medis tersebut memang diperlukan, tetapi tidak cukup hanya pelayanan medis saja. Pelayanan psikososial dan spiritual diperlukan agar para penderita gangguan jiwa bisa kembali hidup bersosial dan produktif di masyarakat. Terapi yang tidak kalah penting adalah pelatihan vokasional. Penderita gangguan jiwa perlu mendapat pelatihan keterampilan agar bisa kembali produktif dan menghasilkan sesuatu di masyarakat. Bentuk pelatihan vokasional, idealnya diikuti dengan magang. Sayangnya, kegiatan magang masih sulit diterapkan di Indonesia pada saat ini. Kondisi ekonomi negara memang lagi kurang kondusif bagi pengembangan bisnis. Terutama saat ini, ketika resesi sedang melanda.

 

=&3=&.

Karena keterbatasan dana dari Pemerintah Daerah maupun BPJS Kesehatan, pelayanan rawat inap bagi penderita schizophrenia yang sedang kambuh dan membahayakan diri sendiri maupun orang lain, hanya diberikan selama 2-3 minggu.  Padahal, pelayanan bagi penderita dengan kondisi seperti itu memerlukan paling tidak 6-8 minggu pelayanan rawat inap. Akibatnya, beban merawat pasien yang masih berada dalam keadaan gelisah dan terganggu, menjadi beban keluarga atau panti rehabilitasi gangguan jiwa, seperti Tirto Jiwo. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi panti rehabilitasi jiwa.

 

=&4=&

Tantangan lain yang dihadapi panti rehabilitasi gangguan jiwa berbasis komunitas adalah terbatasnya daya beli masyarakat serta rendahnya keinginan untuk membayar bagi pelayanan gangguan jiwa dari keluarga maupun masyarakat. Penderita gangguan jiwa jelas tidak mampu secara ekonomi. Pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan selalu ditanggung oleh pihak lain (keluarga, masyarakat atau negara). Artinya, panti rehabilitasi jiwa, khususnya yang berada di kota kecil, tidak bisa mengandalkan pemasukan dari keluarga pasien untuk menutup biaya operasionalnya. Dukungan dari pemerintah maupun dermawan sangat diperlukan.

Tantangan di lapangan yang juga tidak kalah penting adalah masalah kenakalan dan kekerasan di kalangan remaja, termasuk penyalahgunaan obat. Akhir-akhir ini, berita tentang tawuran antargeng dan penjarahan oleh anggota geng motor semakin sering muncul di koran, media masa, maupun di media sosial. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa gangguan mental emosional sering melatar belakangi munculnya kenakalan remaja dan penyalahgunaan alkohol dan obat terlarang (NAPZA). Oleh karena itu, kenakalan remaja dan penyalahgunaan obat merupakan salah satu ranah pelayanan kesehatan jiwa. 

Saat ini, Tirto jiwo sedang menerapkan sebuah program yang kami beri nama Thinking For Change (T4C). T4C adalah sebuah grup terapi bagi anak-anak binaan pada Lembaga Pembinaan khusus Anak  kelas I di Kutoarjo. Kami mencoba mengubah perilaku kriminal dengan memakai pendekatan terapi perilaku kognisi yang disesuaikan dengan kebutuhan pola pikir kriminal.  Program T4C terdiri atas 3 komponen, yaitu:  (1) mengubah pola pikir kriminal, (2) pelatihan keterampilan sosial, dan (3) pemecahan masalah. Bagi yang berminat tentang Program T4C, silahkan kunjungi website =&5=& di https://www.jasasehat.com.

 

=&6=&

Dilema utama bagi panti rehabilitasi gangguan jiwa adalah kurangnya kemampuan keluarga dalam memberikan pelayanan bagi anggota keluarganya yang menderita gangguan. Seringkali ditemukan kejadian seperti pasien yang kembali kambuh tidak lama setelah dipulangkan ke keluarganya. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dan keterampilan keluarga dalam merawat penderita gangguan jiwa. Kasus yang sering muncul di Tirto Jiwo adalah pasien sudah boleh pulang atau kembali ke rumah, namun keluarga menolak karena alasan tidak mampu merawat penderita. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu menggalakkan kader kesehatan jiwa untuk terjun membantu keluarga yang anggota keluarganya menderita gangguan jiwa. 

Kemampuan pemerintah maupun kader kesehatan jiwa terbatas. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat agar mereka mampu secara mandiri mengatasi berbagai permasalahan kesehatan jiwa masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan menyusun berbagai lembar kerja atau pedoman pelayanan swadaya. New Zealand merupakan contoh negara yang pemerintahnya telah menyusun pedoman bagi pecandu NAPZA yang ingin terbebas dari kecanduan secara mandiri. Berbagai pedoman tentang pengobatan atau pelayanan swadaya (self-help) juga banyak beredar di internet. 

Dalam menyingkapi dan menghindari anak dengan gangguan dan masalah perilaku, pemberdayaan orang tua sangat diperlukan, bertujuan agar orang tua mampu mendidik anaknya dengan baik. Keluarga adalah benteng yang paling penting dalam mencegah maupun mengobati kenakalan remaja, remaja yang terlibat dalam tindakan kriminal, termasuk penyalahgunaan obat.  Untuk itu, berbagai media sosial yang ada perlu dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyebarluaskan pemahaman tersebut diatas. 

Saya kira ini adalah tantangan untuk para psikolog. Jangan menunggu pemerintah turun tangan. Pemerintah sudah sibuk dengan masalah ekonomi, pendidikan maupun masalah sosial lainnya. Ini adalah peluang bagi para psikolog untuk berkiprah. Para psikolog perlu meniru Google, Microsoft, Zoom, dan perusahaan digital lainnya. Berbagai perusahaan tersebut mampu memberikan pelayanan berkualitas tinggi namun gratis kepada masyarakat. Secara pribadi, menurut saya para psikolog juga mampu menciptakan sebuah inovasi jika memiliki keinginan dan kegigihan.

 

Penulis : =&7=&

Wabah virus Corona (COVID-19) secara resmi dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, 2020). Wabah ini menjadi penyakit global yang telah menyebar ke setiap negara dan merupakan bencana baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia (Chen & Bonanno, 2020).

Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik namun juga kesehatan mental. Masyarakat dihadapkan oleh perubahan tatanan kehidupan sosial yang signifikan seperti pembatasan sosial, pemotongan jumlah karyawan, kewajiban bekerja dari rumah, hingga mengajar anak sekolah online. Berbagai hal ini menjadi penyebab banyak orang mengalami permasalahan kesehatan mental seperti peningkatan kecemasan dan stres yang berefek pada perilaku tidak produktif. Tidak hanya itu, banyak orang terpaksa untuk beradaptasi dengan realitas baru yang didominasi oleh ketakutan akan penyebaran dan penularan virus.

Oleh karena itu, kemampuan resiliensi sebagai benteng ketahanan diri untuk bertahan di tengah kondisi pandemi global saat ini perlu untuk ditingkatkan. Resiliensi adalah kemampuan individu untuk beradaptasi secara positif dan efektif sebagai strategi dalam menghadapi kesulitan.

Terdapat tujuh aspek yang menjadi pembentuk resiliensi individu (Reivich & Shatté, 2002), antara lain:

1. Regulasi emosi, merupakan keadaan untuk tetap tenang dan fokus dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.
2. Pengendalian impuls, merupakan kemampuan individu dalam mengontrol dorongan, keinginan, dan tekanan yang muncul dari dalam diri individu itu sendiri. Contohnya seperti mengontrol diri untuk tidak keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak, membiasakan menggunakan masker saat bepergian, dan menjaga jarak saat berada di tempat umum.
3. Sikap optimis, sebagai bentuk keyakinan bahwa individu dapat menyelesaikan masalahnya dan melewati kondisi yang terberatnya.
4. Empati, merupakan kemampuan individu untuk memahami tanda-tanda emosional dan psikologis orang lain. Contohnya adalah dengan memperhatikan kondisi orang terdekat dan menjaga komunikasi dengan baik.
5. Kemampuan analisis masalah, merupakan kemampuan individu untuk mengidentifikasi penyebab dari permasalahan yang dihadapi.
6. Efikasi diri, merupakan keyakinan bahwa individu mampu memecahkan masalah yang   dialami dan mencapai kesuksesan.  
7. Peningkatan  aspek  positif,  yakni kemampuan  individu  untuk  memaknai  permasalahan  yang dihadapi sebagai kekuatan di masa depan. Contohnya, dengan adanya work from home, individu memiliki lebih banyak waktu untuk mengeksplorasi kemampuan diri, bakat, serta hobinya yang dapat menjadi sumber penghasilan baru di masa mendatang.

 

Tips Meningkatkan Resiliensi

Guna meningkatkan resiliensi dan mengurangi tekanan stres selama pandemi, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan:

• Menjaga rutinitas harian
• Tetap menyempatkan diri melakukan aktivitas fisik
• Pilah dan pilih berita-berita positif, menjaga,
• Stay up to update dan waspada serta patuhi protokol kesehatan 
• Menjaga komunikasi dengan orang terdekat 
• Mencari dukungan sosial dalam menjalankan aktivitas

Penelitian menunjukkan bahwa kekhawatiran masyarakat lebih tinggi dipicu oleh kecemasan akan kesehatan keluarga dan kerabatnya, sehingga penting juga bagi individu untuk tetap terhubung meskipun berada dalam situasi pandemi Covid-19 yang menuntut untuk menjaga jarak.

Untuk mengakses infografis seputar menjaga resiliensi dan kesehatan mental, kunjungi laman ini.

 

Chen, S., & Bonanno, G. A. (2020). Psychological adjustment during the global outbreak of COVID-19: A resilience perspective. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, 12(S1), S51.

Coronavirus Disease (COVID-19) Situation Reports. Who.int. (2020). Retrieved 15 October 2020, from https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports.

Reivich, K., & Shatté, A. (2002).

The resilience factor: 7 essential skills for overcoming life’s inevitable obstacles read more

Apabila terdapat istilah pertolongan pertama untuk penyakit-penyakit fisik pada umumnya, penyakit atau gangguan jiwa pun memiliki istilah yang serupa. Pertolongan pertama psikologis, atau biasa yang disebut sebagai PFA (Psychological First Aid) merupakan serangkaian tindakan yang diberikan guna membantu menguatkan mental seseorang yang mengalami krisis (WHO, 2009). Pengertian dari peristiwa krisis itu sendiri memiliki pandangan yang berbeda bagi setiap individu. Hal ini dikarenakan krisis merupakan insiden yang memberikan dampak tekanan dan pengalaman traumatis pada korbannya. Krisis terjadi berdasarkan penilaian masing-masing individu terhadap suatu peristiwa sehingga tidak bisa disamaratakan.

PFA tidak bisa diterapkan kepada seluruh orang yang mengalami krisis. Hal tersebut merupakan hasil dari bagaimana tiap individu menanggapi krisis yang mereka alami. Sebagian memiliki reaksi yang cenderung ekstrem, namun sebagian juga memiliki reaksi sebaliknya. Sebagai penolong, sangatlah penting untuk memperhatikan kebutuhan masing-masing individu dengan tidak memaksakan kehendak mereka. Adapun para penyintas yang memiliki reaksi ekstrem dan tergolong membutuhkan PFA seringkali menunjukkan perilaku dan perasaan yang sangat terpukul, mengalami cedera yang cukup serius, bahkan hingga tidak bisa mengurus diri sendiri. 

Pada dasarnya, pertolongan pertama psikologis dilakukan spesifik untuk mengobati luka-luka batin yang membekas pada orang-orang yang baru saja mengalami pengalaman traumatis. Hal ini diterapkan untuk dapat meringankan beban para penyintas dengan mengurangi dampak-dampak psikologis yang dirasakan seperti rasa stress dan tertekan. PFA dilakukan untuk membantu individu mengembangkan koping fungsional dalam jangka pendek maupun jangka panjang yang diakibatkan oleh stres yang mereka rasakan (National Child Traumatic Stress Network and National Center for PTSD, 2006).

PFA juga turut memainkan peran untuk menumbuhkan harapan dalam diri penyintas dengan merasa lebih tenang, aman dan terhubung. Penolong tentunya harus memastikan bahwa seluruh penyintas yang ditolong memiliki akses terhadap dukungan sosial, emosional, juga fisik yang memadai. PFA diberikan ketika penolong pertama kali melakukan kontak dengan penyintas yang baru saja mengalami peristiwa traumatis. Adapun waktu pemberiannya beragam; beberapa memilih untuk langsung menolong, namun PFA juga bisa diberikan beberapa hari atau minggu setelah krisis berlangsung. Pemberian PFA akan bergantung pada tingkat keparahan serta lamanya krisis terjadi. 

Dalam pelaksanaannya, PFA memiliki tiga prinsip yang berupa proses jalannya pertolongan pertama itu sendiri. Prinsip tersebut terdiri dari:

• Look (Amati)

Prinsip pertama mencakup bagaimana penolong =&1=& serta kondisi yang mengelilingi para penyintas. Di sini, akan lebih baik untuk penolong untuk bisa lebih sensitif terhadap penyintas dengan reaksi yang cukup serius. 

• Listen (Dengar)

=&3=& merupakan komponen utama dalam prinsip ini. Di proses kedua, penolong mendekati para penyintas dengan membangun rapport dan mengembangkan kemampuan mendengarkan aktif untuk memahami apa yang mereka rasakan. Dengan mendengarkan aktif, penolong juga dapat lebih mendalami hal-hal yang menjadi kebutuhan utama bagi para penyintas. 

• Link (Hubungkan)

Prinsip terakhir ini merupakan penerapan dari prinsip sebelumnya, dimana penolong akan =&5=& penyintas untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar serta mengatasi permasalahan yang mereka alami. Tidak hanya berhenti sampai di situ, penolong juga dapat memberikan informasi yang mereka ketahui dan mencoba =&6=& penyintas dengan keluarga mereka maupun pihak-pihak terkait yang memiliki bantuan yang dibutuhkan oleh penyintas.

 

Ketiga prinsip diatas merupakan langkah-langkah yang membantu penolong dalam mengaplikasikan PFA kepada para penyintas. Namun, masih terdapat beberapa hal lain yang yang perlu =&7=&dalam memberikan pertolongan pertama psikologis, di antaranya adalah (National Child Traumatic Stress Network and National Center for PTSD, 2006; WHO, 2009):

PFA =&8=& merupakan terapi.
PFA bisa diberikan oleh =&9=& yang sudah memahami makna serta prinsip-prinsip yang tertera dalam PFA, terutama melalui pelatihan yang diberikan oleh tenaga kesehatan mental profesional.
Sangat penting bagi para penolong untuk =&10=& terlebih dahulu sebelum menolong yang lain. Pada saat memberikan pertolongan, menjaga kesehatan mental diri sendiri sebagai penolong merupakan hal yang utama. 
=&11=&merupakan kunci utama penolong agar dapat memberikan PFA dengan lancar. Salah satu upayanya adalah dengan tidak memaksakan kehendak penyintas untuk menceritakan seluruh peristiwa yang mereka alami.
Merupakan hal yang wajar apabila terdapat penyintas berasal dari budaya yang berbeda dengan penolong. Untuk itu, penolong harus bisa =&12=& perilaku sesuai dengan budaya yang dianut penyintas atau dengan penolong lainnya.
Salah satu perilaku yang dapat dihindari adalah dengan =&13=&

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi individu. Kesehatan tidak hanya terkait dengan kesehatan fisik semata, namun juga kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) merupakan keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial, bukan hanya ketidakhadiran suatu penyakit, yang meliputi penilaian subjektif terhadap kesejahteraan psikologis, efikasi diri, otonomi, dan aktualisasi diri seorang individu (World Health Organization, 2014). WHO juga memperjelas hal tersebut dengan menyebutkan empat kriteria utama seseorang dapat dinyatakan sehat jiwa, yaitu mengenali potensi diri, mampu mengatasi stres sehari-hari, produktif, dan bermanfaat untuk orang lain.

Kesehatan mental merupakan komponen esensial untuk membentuk relasi sosial, menjaga produktivitas, keseimbangan hidup sehari-hari, dan hubungan seimbang dengan lingkungan. Jika individu sehat secara mental, individu akan dapat terus berkembang dan berkontribusi sebagai masyarakat. Sayangnya, banyak masyarakat yang masih awam dengan isu kesehatan mental seperti pengelolaan stres maupun berbagai jenis gangguan jiwa dan cara penanganannya. 

Berdasarkan data dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, penderita gangguan jiwa di Indonesia tercatat mengalami peningkatan. Peningkatan ini terungkap dari kenaikan prevalensi rumah tangga yang memiliki orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Indonesia dengan indikator keluarga sehat secara nasional untuk penderita gangguan jiwa berat diobati dan tidak ditelantarkan sebesar 17,08%. Hal ini diperparah dengan adanya stigma terhadap ODGJ di kalangan masyarakat yang cukup tinggi. Stigma ini muncul karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kondisi ODGJ. Kuatnya pengaruh stigma ini kerap menyebabkan masyarakat enggan mengakses layanan kesehatan mental. Dari berbagai faktor yang mempengaruhi kondisi kesehatan mental di masyarakat tersebut, salah satu faktor yang signifikan adalah rendahnya literasi kesehatan mental.

Literasi kesehatan mental merupakan pengetahuan dan keyakinan mengenai gangguan-gangguan mental yang membantu rekognisi, manajemen, dan prevensi. Pengetahuan akan pentingnya kesehatan mental akan berdampak pada peningkatan pengetahuan umum diantaranya:

1. Pengetahuan tentang bagaimana mencegah gangguan mental;
2. Pengetahuan tentang kondisi gangguan mental dasar;
3. Pengetahuan tentang opsi pencarian pertolongan dan perawatan yang tersedia;
4. Pengetahuan tentang strategi pertolongan mandiri yang efektif untuk masalah yang lebih ringan; dan 
5. Keterampilan pertolongan pertama untuk mendukung orang lain yang mengalami gangguan mental atau berada dalam krisis kesehatan mental (Kutcher, Wei, & Coniglio, 2016). 

Jika masyarakat terus dilatih kepekaan dan ditingkatkan ilmu pengetahuannya berkaitan dengan hal-hal tersebut, maka isu kesehatan mental akan semakin terbiasa didengar oleh masyarakat dan dapat menjadi bagian pembicaraan sehari-hari. Hal ini akan membantu masyarakat dalam mengakses bantuan yang dibutuhkan sehingga keterampilannya dalam mencari bantuan (help-seeking behavior) akan meningkat. Tidak hanya itu, individu akan lebih mudah dan tanggap dalam mengenali tanda-tanda stres yang berdampak buruk pada dirinya dan mempercepat akses pertolongan sesuai gejala yang dialami. Dengan meningkatnya literasi kesehatan mental, stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan gangguan/masalah mental akan berkurang sehingga kesejahteraan masyarakat secara psikologis dapat tercapai.

 

Referensi:

Handayani, T., Ayubi, D., & Anshari, D. (2020). Literasi Kesehatan Mental Orang Dewasa dan Penggunaan Pelayanan Kesehatan Mental. Perilaku dan Promosi Kesehatan: Indonesian Journal of Health Promotion and Behavior, 2(1), 9-17.

Kutcher S., Wei Y., & Coniglio C. 2016. Mental health literacy: Past, present, and future. Can J Psychiatry. 61(3).

Praharso, N. F., Pols, H., & Tiliopoulos, N. (2020). Mental Health Literacy of Indonesian Health Practitioners and Implications for Mental Health System Development. Asian Journal of Psychiatry, 102168.

Riskesdas, T. (2018). Profil Kesehatan Indonesia 2018.

World Health Organization. (2020, September 25).

Mental health: a state of well-being. read more