Keluarga merupakan lingkungan utama bagi tumbuh kembang dan kesejahteraan anak. Namun, tidak semua keluarga memiliki kondisi dan sumber daya yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar. Laporan Bappenas, BPS, SMERU, dan UNICEF berdasarkan data SUSENAS 2023 menunjukkan bahwa 37,4% atau sekitar 29,8 juta anak di Indonesia mengalami deprivasi multidimensi, yaitu kekurangan pada setidaknya dua dimensi kesejahteraan dasar.
Kondisi tersebut menjadi salah satu konteks dalam International Short Course on Psychology (ISCP) 2026 yang diselenggarakan oleh Center for Public Mental Health (CPMH) dengan tema “Turning a House into a Home: Understanding and Responding to Toxic Parenting in Asian Contexts”. Pada hari terakhir, Jumat (4/9), rangkaian kegiatan ditutup dengan audiensi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Melalui audiensi ini, peserta berkesempatan menyampaikan hasil pembelajaran, perspektif, dan rekomendasi terkait keluarga dan kesehatan mental. Hadir dalam kegiatan tersebut Pimpinan Komisi D DPRD DIY, RB. Dwi Wahyu B., S.Pd., M.Si.; Sekretaris Komisi D DPRD DIY, Muhammad Syafi’i, S.Psi.; Kepala Perwakilan BKKBN DIY, Rohina, M.Si.; Kepala DP3AP2 DIY, Erlina Hidayati Sumardi, S.IP., M.M.; perwakilan Dinas Sosial DIY; serta Ketua CPMH, Diana Setiyawati, S.Psi., MHSc. Psy., Ph.D., Psikolog.
Generasi Emas Perlu Diciptakan, Dirancang, dan Diusahakan
Dalam audiensi tersebut, Diana Setiyawati menyoroti pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam mempersiapkan generasi masa depan. Menurutnya, Generasi Emas perlu diciptakan, dirancang, dan diusahakan, termasuk melalui dukungan pemerintah daerah.
“Generasi Emas bukan ditunggu, tapi diciptakan, dirancang, dan diusahakan,” ujar Diana.
Pandangan tersebut juga menempatkan keluarga sebagai bagian penting dalam menciptakan lingkungan tumbuh yang mendukung anak. Dalam situasi perceraian orang tua, misalnya, kesejahteraan anak tidak hanya ditentukan oleh status perkawinan, tetapi juga oleh kualitas pengasuhan, dukungan, dan rasa aman yang diterima setelah perceraian.
Kesehatan Mental sebagai Fondasi Keluarga
Dari sisi pembangunan keluarga, kesehatan mental menjadi salah satu fondasi yang perlu diperkuat. Erlina Hidayati Sumardi menjelaskan bahwa edukasi mengenai kehidupan berkeluarga dapat diperluas melalui pemanfaatan teknologi dan pembelajaran daring.
Kesiapan individu dalam membangun keluarga juga perlu mendapat perhatian, khususnya bagi mereka yang menikah pada usia yang belum matang. Pendampingan dapat membantu meningkatkan kesiapan emosional dan psikologis dalam menghadapi berbagai tuntutan kehidupan berkeluarga.
“Individu yang menikah di usia yang belum matang perlu mendapatkan pendampingan,” ungkap Erlina.
Penguatan Keluarga Dimulai sejak Awal Kehidupan Anak
Upaya penguatan keluarga juga perlu dimulai sejak awal kehidupan anak. Rohina, Kepala Perwakilan BKKBN DIY, menyoroti pentingnya pengasuhan dan stimulasi pada 1.000 hari pertama kehidupan, disertai perhatian terhadap kesehatan mental generasi muda.
Di sisi lain, orang tua juga membutuhkan dukungan agar dapat menjalankan peran pengasuhan secara optimal. Ketersediaan daycare di lingkungan kerja menjadi salah satu bentuk dukungan yang dapat membantu orang tua menyeimbangkan tanggung jawab pengasuhan dan pekerjaan.
“Pemerintah dan perusahaan wajib memiliki daycare,” ujar Rohina.
Penguatan keluarga turut dilakukan melalui pemberdayaan sosial, salah satunya melalui pendampingan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Pendampingan mencakup pengelolaan keuangan, kesehatan dan gizi, pengasuhan, pendidikan anak, serta perlindungan anak untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian keluarga.
Kolaborasi Akademisi dan Pemegang Kebijakan
Persoalan keluarga yang kompleks membutuhkan respons yang melibatkan berbagai pihak. Dalam audiensi tersebut, perwakilan Komisi D DPRD DIY menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemegang kebijakan dan akademisi dalam merespons persoalan keluarga dan masyarakat.
“Kita ingin ada kolaborasi antara pemegang kebijakan dan akademisi,” ujar perwakilan Komisi D DPRD DIY.
Bagi CPMH, dialog tersebut menjadi ruang penting untuk mempertemukan perspektif psikologi dan kesehatan mental dengan kebutuhan kebijakan dan program di masyarakat. Kolaborasi semacam ini diharapkan dapat mendukung lahirnya upaya yang lebih relevan dan berbasis bukti.
Dari Pembelajaran Menuju Penguatan Keluarga
Audiensi ISCP 2026 bersama DPRD DIY menegaskan bahwa penguatan keluarga merupakan bagian penting dalam menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas. Upaya tersebut perlu mencakup kesehatan mental, kesiapan membangun keluarga, pengasuhan, kondisi ekonomi, serta dukungan dari lingkungan yang lebih luas.
Melalui ISCP 2026, CPMH mendorong kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat agar pembelajaran mengenai psikologi dan kesehatan mental dapat diterjemahkan menjadi program serta kebijakan yang mendukung ketahanan keluarga dan tumbuh kembang anak.
Penulis: Fanysa Naura Husnia
Editor: Nurul Hidayati